Netty Prasetyani dari Fraksi PKS Minta Tak Hapus Opsi PJJ, Golkar Klaim PTM Solusi Terbaik
Partaiku.id – Anggota Komisi IX DPR dari fraksi PKS Netty Prasetyani meminta pemerintah tak menerapkan 100 persen pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah lonjakan Covid-19, terutama akibat varian Omicron.”Orang tua peserta didik harusnya memiliki hak penuh untuk memastikan pendidikan bagi anaknya dan sekaligus melindungi sang anak dari paparan Covid-19,” kata dia, dikutip dari keterangan persnya, Kamis (6/1).
“Pemerintah tidak boleh menghilangkan opsi untuk memilih PJJ tersebut karena yang menanggung dampak terbesarnya andaikan terpapar Covid-19 adalah peserta didik dan keluarganya, bukan pemerintah,” cetus dia.
Netty berkaca dari kasus aktif DKI Jakarta yang saat ini telah menyentuh lebih dari seribu kasus. “Per Kamis kemarin saja, kasus aktif di DKI Jakarta sudah tembus 1.170 kasus. Hal ini harus jadi pertimbangan pemerintah untuk menunda penerapan PTM 100 persen,” ucapnya.
Terlebih, banyak sekolah yang kondisinya tak layak, terutama dalam hal perlindungan dari Corona.
“Sekolah kita banyak yang kondisinya memprihatinkan dan sangat sulit melindungi peserta didik dari ancaman Covid-19,” tambah Netty.
“Learning loss memang berbahaya bagi generasi masa depan bangsa, akan tetapi dari sisi orang tua keselamatan dan kesehatan anak jauh lebih penting dari apapun juga,” kata dia lagi.
Sementara, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menilai PTM saat ini menjadi solusi terbaik setelah dua tahun para peserta didik belajar di rumah.
“Saya rasa PTM adalah solusi terbaik untuk saat ini. Kita sudah hampir memasuki dua tahun belajar di rumah dan dampak learning loss-nya luar biasa bagi anak,” ujar dia, dikutip dari situs dpr.go.id.
“Kemampuan literasi anak SD kelas 1 Indonesia tertinggal 6 bulan dan numerasi setara tertinggal 5 bulan belajar,” lanjut Politikus Partai Golkar itu.
Kemendikbudristek sebelumnya menyebut 264.704 atau 59 persen sekolah dan 33.497.256 siswa di Indonesia mengikuti PTM 100 persen. Jumlah tersebut masuk kategori A sekolah yang telah memenuhi syarat PTM 100 persen dan berada di daerah PPKM Level 1 dan 2.
Sekolah dengan PTM 100 persen juga telah mencatat tingkat vaksinasi dosis II peserta dan tenaga kependidikan (PTK) lebih dari 80 persen, serta vaksinasi dosis II lansia di kabupaten/kota lebih dari 50 persen.
Diketahui, Pemerintah menetapkan PTM 100 persen berdasarkan SKB empat menteri dan berlaku bagi semua sekolah di luar wilayah tingkat PPKM level 4. Artinya, semua wilayah, saat ini telah diizinkan menggelar belajar tatap muka, sebab tak ada daerah yang menerapkan PPKM level 4.
“Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria,” Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek Jumeri, Senin (3/1).
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Bali, I Ketut Ngurah Boy Jayawibawa mengatakan PTM terbatas di wilayahnya sudah dilaksanakan pada Senin (3/1). Sekolah jenjang menengah yang mengikuti PTM 100 persen mencapai 300 sekolah dan 180 ribu siswa.
“Sesuai SKB empat menteri itu, jadi PTM penuh mulai dilaksanakan 3 Januari 2022 kemarin. Tentu, dengan aturan protokol kesehatan yang ketat. Kami, juga berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 dan Dinas Kesehatan sesuai kriteria itu guru dengan tenaga pendidik di atas 60 persen (vaksin dosis lengkap) kami sudah 100 persen,” kata Boy saat dihubungi Kamis (6/1).
(thr/kdf/arh)
