Partaiku.id – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid mengkritisi upaya Kementerian BUMN yang ingin memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BNI dan BTN dalam sifatnya untuk pengembangan bisnis.
Menurutnya, BUMN perbankan merupakan sektor yang paling kokoh dan settle sehingga pemberian PMN kepada perusahaan yang sehat ini dianggap tidak tepat.
Hal tersebut diutarakannya ketika Komisi VI DPR RI melangsungkan rapat dengan Menteri BUMN di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/7/2021).
Selain itu, Nusron juga menilai pemberian PMN tersebut dengan dalih pengembangan bisnis sangat tidak sesuai dengan semangat negara saat ini untuk mengatasi pagebluk ini.
“Menurut hemat kami dalam situasi semacam ini sangat kurang pas. Melihat BUMN ini tidak pernah ada subsidi dan proteksi apapun itu adalah BUMN Perbankan. Nah salah satunya adalah BNI dan BTN. Saya paham betul bagaimana BNI dengan masuknya beberapa orang hebat seperti Komisaris Utama-nya Pak Agus Marto itu mempunya ambisi dan misi,” terangnya.
Politisi Partai Golkar ini pun memberi usulan penguatan BNI dan BTN seperti menempuh jalur right issue dan juga menahan dividen yang seharusnya disetorkan kepada pemegang saham untuk kemudian dijadikan rekapitalisasi tambahan Capital Adequacy Ratio (CAR).
Sehingga target Rp40 triliun dividen Kementerian BUMN tahun depan harus dikecualikan kepada BNI dan BTN.
