Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat, Imelda Sari menyindir Pidato Megawati Soekarnoputri yang meminta jatah kursi Menteri terbanyak kepada Jokowi, Ia juga membandingkan permintaan Megawati itu dengan dua periode ketika Soesilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden pada 2004-214. Imelda menyebut tak satupun koalisi pendukung SBY-Jusuf Kalla atau SBY-Boediono berani meminta jatah menteri secara terbuka.
“Pidato Bu Mega silahkan aja. Tapi (saat) Pak SBY (memerintah) tidak ada satu partai pun meminta-minta secara terbuka kepada presiden,” kata Imelda saat berdiskusi di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/8).
Imelda menyatakan penentuan menteri kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden dan hal itu yang berlaku saat SBY memerintah dulu.
Dia juga menyatakan SBY tetap mengambil keputusan akhir soal penentuan menteri, meski saat itu dibentuk Sekretariat Gabungan (Setgab).
“Waktu 2009 ada Setgab, tapi tetap diserahkan kepada presiden terpilih. Dibahas tertutup, tapi terbuka saat Fit And Proper test,” kata Imelda.
“Dalam sepuluh tahun itu tidak ada partai koalisi minta langsung secara terbuka kepada seorang presiden terpilih. Bagi kami hak prerogatif biar jadi kewenangan presiden terpilih,” katanya.
Megawati sebelumnya secara terang-terangan meminta jatah menteri terbanyak untuk partainya kepada Jokowi.
Permintaan itu disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan itu secara langsung di hadapan Jokowi saat berpidato. Megawati menolak jika Jokowi hanya memberikan jatah menteri sedikit.
“Ini di dalam kongres partai, Bapak Presiden. Saya meminta dengan hormat bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak. sip,” ujar Megawati sambil tersenyum dan mengacungkan kedua jempolnya, Kamis (8/8).
Jokowi dalam pidatonya kemudian merespons pernyataan Megawati dan menjanjikan PDIP mendapatkan jatah terbanyak, meski enggan menyebutkan jumlah secara pasti.
“Tapi yang jelas PDI Perjuangan pasti yang terbanyak. Itu jaminannya saya,” tegas Jokowi.
