Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat, Imelda Sari menyindir Pidato Megawati Soekarnoputri yang meminta jatah kursi Menteri terbanyak kepada Jokowi, Ia juga membandingkan permintaan Megawati itu dengan dua periode ketika Soesilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden pada 2004-214. Imelda menyebut tak satupun koalisi pendukung SBY-Jusuf Kalla atau SBY-Boediono berani meminta jatah menteri secara terbuka.
“Pidato Bu Mega silahkan aja. Tapi (saat) Pak SBY (memerintah) tidak ada satu partai pun meminta-minta secara terbuka kepada presiden,” kata Imelda saat berdiskusi di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/8).
Imelda menyatakan penentuan menteri kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden dan hal itu yang berlaku saat SBY memerintah dulu.
Dia juga menyatakan SBY tetap mengambil keputusan akhir soal penentuan menteri, meski saat itu dibentuk Sekretariat Gabungan (Setgab).
“Waktu 2009 ada Setgab, tapi tetap diserahkan kepada presiden terpilih. Dibahas tertutup, tapi terbuka saat Fit And Proper test,” kata Imelda.
“Dalam sepuluh tahun itu tidak ada partai koalisi minta langsung secara terbuka kepada seorang presiden terpilih. Bagi kami hak prerogatif biar jadi kewenangan presiden terpilih,” katanya.
