PDIP Memiliki Pandangan Tersendiri Terkait Pembatasan WNA Di Papua
Anggota Komisi I DPR RI F-PDI Perjuangan Effendi Simbolon memiliki pandangan tersendiri terkait pembatasan Warga Negara Asing (WNA) di Papua.
Pembatasan ini menyusul unjuk rasa berujung rusuh dan adanya temuan WNA asing yang ikut terlibat kerusuhan.
Jika politikus lainnya menyetujui pembatasan WNA, Effendi menilai hal tersebut tak perlu dilakukan pemerintah.
Ia mengatakan kehadiran WNA di Papua tidak mempengaruhi kondisi di Papua.
Justru, yang dikhawatirkan adalah konspirasi internasional yang terlibat dalam gejolak di Papua.
“Enggak perlu lah (pembatasan WNA), engga perlu itu kita kan caranya bukan hanya secara fisik, tegas, ada cara diplomasi cara intelegen, harus extraordinary,” tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).
“Tidak perlu, karena bukan masalah kehadiran fisiknya tapi pelibatan konspirasi internasional memang sudah sangat luar biasa,” sambungnya.
Menurutnya, pembatasan WNA di Papua tidam ada gunanya.
Ia malah meminta pemerintah untuk memikirkan ulang pemberian bebas visa. Karena menurutnya, hal itu membuat tak terkontrolnya WNA yang masuk ke Indonesia.
“Sekali lagi dgn bebas visa itu perlu ditinjau ulang, jadi bukan orang yang dibatasi tapj kontrolnya melalui pemberian atau tidak diberinya approval untuk visa dibebaskan begitu akhirnya semua warga dunia boleh masuk, boleh kleuar, kan enggak membuat terkontrol jadinya. Itu evaluasi ulang pemerintah,” pungkasnya.
Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan juga memberikan pernyataan terkait pembatasan WNA di Papua.
Anggota Komisi I DPR RI f-PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, justru mendukung keputusan pemerintah membatasi warga negara asing (WNA) di Papua.
“Sebagai negara yang berdaulat kita bisa membatasi, enggak ada salahnya kita membatasi WNA yang ada di Papua,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Ia menjelaskan, WNA yang ada di Papua berusaha mengangkat isu Papua ke dunia internasional.
Andreas engaku telah berkunjung ke luar negeri dan mendengar masalah Papua menjadi bahan pembicaraan di Belanda.
“Minggu lalu saya ada di Belanda, masalah Papua ini di LN dilihat sebagai masalah yang diskriminasi, masalah yang rasialis. Yang sebenarnya di kita itu enggak seperti itu gitu,” pungkasnya.
