Politisi Gerindra Fadli Zon Tolak Pemindahan Ibukota Negara
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon masih mengkritisi rencana pindah ibu kota yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dirinya bahkan membuat acara khusus membahas rencana tersebut.
Pagi ini Fadli bersama dengan Indonesia Resources Studies (IRESS) menggelar seminar yang bertajuk Menyoal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara. Dia juga mengundang Amien Rais sebagai pembicara.
Hasil dari seminar itu rencananya akan dibuat menjasi bahan masukan bagi pemerintah. Bisa tebak, hasilnya mereka sepakat menolak pemindahan ibu kota.
Fadli menilai rencana pindah ibu kota yang dilakukan pemerintah baru berupa wacana belaka. Sebab hingga saat ini belum ada kajian lebih lanjut terkait hal itu.
“Saya masih anggap ini sebuah wacana ketimbang rencana. Karena kalau rencana sudah ada timing jelas hitung-hitungan yang jelas. Tapi yang terjadi sekarang lebih wacana yang dilontarkan oleh presiden untuk pindahkan ibu kota,” ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Fadli menambahkan, yang akan merasakan dampak dari rencana pemindahan ibu kota negara adalah rakyat. Oleh karena itu dirinya menggelar seminar untuk mengumpulkan aspirasi rakyat.
“Ada nggak partisipasi publik untuk didengarkan aspirasi publik. Jangan sampai dirampas oleh keinginan presiden. Apakah keinginan presiden itu mencerminkan keinginan masyarakat. Jangan sampai itu keinginan dirinya (Presiden) sendiri bukan keinginan rakyat,” tambahnya.
Tak hanya itu, dalam sambutannya Fadli juga menyoal terkait belum adanya tindakan serius dari pemerintah. Itulah alasannya dia lebih menyebut rencana ini masih berupa wacana.
“Hingga saat ini belum ada dokumen legal dan konstitusional yang disampaikan pemerintah,” tutupnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyoal terkait rencana pemindahan ibu kota. Dia juga mempertanyakan terkait siapa pemberi dana untuk pindah ibu kota.
Fadli mengakui, memang pindah ibu kota merupakan hal yang biasa. Banyak dari negara lain yang sudah melakukannya.
“Kita melihat ini sebagai masalah yang kompleks. Meskipun pemindahan ibu kota hal yang biasa tentu membutuhkan persyaratan, seperti kondisi ekonomi yang baik, kemiskinan yang sangat rendah,” ujarnya.
Namun kondisi ekonomi RI justru menunjukkan sebaliknya. Perekonomian menurut Fadli masih bermasalah, mulai dari defisit transaksi berjalan hingga utang luar negeri.
“Jadi persoalan dasar masih ada terus kenapa harus pindah ibu kota,” tambahnya.
Memang menurut perhitungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) total kebutuhan anggaran pindah ibu kota mencapai Rp 466 triliun. Kebutuhan dana itu ditegaskan pemerintah hanya akan menggunakan sedikit dari APBN.
“Setidaknya kata Bappenas Rp 466 triliun, katanya tidak pakai APBN. Lalu siapa yang akan biayai pindah ibu kota ini?” tanyanya.
Pemerintah sendiri sudah menegaskan bahwa biaya pindah ibu kota sebagian besar akan didapat dari badan usaha baik BUMN maupun swasta. Namun hal itulah yang menjadi pertanyaan sinis Fadli.
“Kalau dibangun swasta swasta mana, swasta asing atau dalam negeri? Kalau BUMN, skemanya seperti apa? BUMN kan banyak yang rugi,” tegasnya.
