“Akibatnya, terkait urusan hilirisasi ini yang banyak mengambil peran justru adalah Kemenko Marives. Jadi terkesan memang sengaja ada pembiaran, agar Ditjen Minerba ini kondisinya lemah. Ini kan melanggar prinsip good governance,” tegas Mulyanto.
“Seharusnya Presiden Jokowi segera menata kelembagaan dan para pejabat birokrasi Direktorat Jenderal Minerba, Kementerian ESDM ini di akhir-akhir masa Pemerintahannya, sehingga mewariskan kondisi yang baik. Jangan malah meninggalkan pekerjaan rumah yang berat bagi penerusnya,” imbuhnya.
Untuk diketahui telah terjadi kasus korupsi beruntun di Ditjen Minerba, Kementerian ESDM dalam beberapa bulan terakhir.
Setelah kasus korupsi tunjangan kinerja, yang melibatkan Sekretaris Dirjen dan PLT Dirjen, dan kasus bocornya dokumen KPK, muncul kasus rekayasa RKAB tambang nikel di blok Mandiodo, yang berakibat ditahannya Mantan Dirjen Minerba, Kepala Badan Geologi dan beberapa pejabat birokrasi lainnya.
Sementara kasus dokumen terbang tersebut belum tuntas terungkap, akhir-akhir ini muncul kasus baru dimana terjadi penjualan aset negara berupa lahan sepanjang 1,7 kilometer dengan lebar 4,5 meter di Muara Enim kepada perusahaan tambang batubara oleh oknum inspektur tambang.
