Partaiku.id – Penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurus persoalan minyak goreng di Jawa-Bali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai kritik tajam dari banyak pihak. Selain menunjukkan dominasi di kabinet dengan segudang jabatan, penunjukan Luhut untuk mengurus minyak goreng dikhawatirkan akan memicu konflik kepentingan terhadap kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.
Anggota Komisi VI DPR dari fraksi PDIP Deddy Yevri Sitorus menuturkan konflik kepentingan bisa terjadi karena Luhut dikenal dekat dengan sejumlah pihak yang terjerat kasus korupsi tersebut. Ia khawatir jabatan baru Luhut juga akan memicu rumor negatif terhadap proses hukum yang tengah berjalan.
“Saya khawatir, sebentar lagi isu kedekatan Pak Luhut dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir di tengah masyarakat,” ujar Deddy melalui keterangan tertulis.
Politikus PDIP lainnya, Masinton Pasaribu menilai Luhut bagaikan perdana menteri di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Menurut dia, Luhut sudah terlalu banyak diberi kewenangan.
“Ini menegaskan adanya posisi ‘perdana menteri’ meskipun tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan kita. Presiden menjadi hanya sebatas urusan simbolik,” kata Masinton.
