Partaiku.id – Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah pusat segera menetapkan Pulau Enggano dalam status darurat. Menurutnya, kondisi keterisolasian yang dialami lebih dari 4.000 warga adat di pulau tersebut sudah tidak bisa lagi dikategorikan sebagai situasi biasa, mengingat dampak sosial dan ekonomi yang kian parah.
“Status darurat harus segera ditetapkan. Penanganan terlalu lambat karena hanya dianggap situasi kritis oleh pemerintah daerah,” tegas Rieke dalam pertemuan bersama sejumlah pihak terkait, termasuk Kantor KSOP Wilayah III Pulau Baai Bengkulu, PT Pelindo Regional 2, serta AMAN Wilayah Bengkulu, pada Minggu (22/6/2025).
Ia menjelaskan, gangguan utama berasal dari pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai yang membuat jalur pelayaran ke Enggano lumpuh total sejak Maret. Meskipun pengerukan sedang berlangsung dan ditargetkan selesai pada awal Juli, akses distribusi barang serta hasil pertanian masyarakat belum pulih.
“Saya sudah koordinasikan langsung dengan Wakil Ketua DPR RI, Pak Sufmi Dasco Ahmad, dan beliau menyatakan siap menyampaikan persoalan ini ke Presiden Prabowo,” kata Rieke.
Pihak KSOP, melalui Kepala Wilayah III Petrus Christanto Maturbongs, membenarkan keterlambatan pengerukan pelabuhan. Ia menyebut bahwa keterbatasan respons cepat terjadi karena pemerintah daerah masih menyebut kondisi hanya sebagai “kritis”, bukan darurat.
“Selama tidak ada penetapan status darurat, maka penanganannya pun tetap dalam skema normal tanpa diskresi khusus,” ujar Petrus.
Dalam forum tersebut, Rieke menyampaikan usulan solusi konkret berupa pengiriman armada tambahan: satu kapal besar berkapasitas 75 GT, dua kapal perintis untuk penumpang, serta kapal khusus untuk mengangkut barang. Menurutnya, solusi ini merupakan langkah sementara sembari menunggu penanganan jangka panjang.
“Transportasi penumpang saja tidak cukup. Harus ada jaminan mobilitas logistik dan pasokan kebutuhan pokok, termasuk bahan bakar untuk kapal,” ungkapnya.
Ketua AMAN Wilayah Bengkulu, Fahmi Arisandi, menyambut baik kedatangan Rieke dan menyebutnya sebagai harapan baru bagi masyarakat Enggano yang telah terjebak dalam keterisolasian selama lebih dari tiga bulan. Ia menilai selama ini masyarakat Enggano sering dipersepsikan baik-baik saja, padahal kondisi di lapangan sangat memprihatinkan.
“Penanganan tidak bisa lagi dalam kerangka normal. Sudah terlalu lama masyarakat adat Enggano bersabar,” ujar Fahmi. Ia juga mengapresiasi perhatian Wakil Ketua DPR RI meski hanya hadir lewat sambungan telepon.
Sejak bulan Maret 2025, aktivitas pelayaran ke Enggano terputus total akibat pendangkalan dermaga. Baru pada awal Juni, kapal Ferry Pulo Tello berhasil melayani penumpang, namun tidak mampu mengangkut logistik dan hasil bumi. Akibatnya, roda ekonomi di pulau itu nyaris lumpuh total.
