RUU IKN Segera Disahkan, PKS Satu-satunya Fraksi Yang Menolak

Anggota Komisi II Fraksi Demokrat Mohamad Muraz mengatakan kewenangan yang melekat pada otorita IKN berpotensi overlapping dengan kementerian atau lembaga lainnya. Selain itu, ia menilai kewenangan khusus itu dianggap sangat besar untuk lembaga setingkat kementerian.

“Karena itu pengawasan otorita IKN harus secara tetap dilakukan agar proses check in balances tetap terlaksana,” ucapnya.

Fraksi PKS menyatakan penolakan terhadap revisi UU IKN. Namun, Fraksi PKS tidak menjelaskan catatan dari partai terkait sikap itu.