PDIP meminta tidak ada pembedaan antara menteri dari partai politik dan dari kalangan profesional. PDIP menilai soal kabinet adalah kerja bersama presiden untuk kepentingan bangsa.
“Ya saya kira kita tidak bisa membedakan antara profesional dari partai politik dan dari luar, karena menjadi menteri diperlukan sebuah leadership, sebuah kerja bersama presiden menjabarkan visi-misi presiden, tetapi juga memahami apa itu kehendak rakyat agar kita bisa berkemajuan bagi kepentingan bangsa dan negara kita,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Menurut Hasto, pihaknya memberikan dukungan terhadap struktur kabinet yang disusun Jokowi. Namun soal komposisinya, Hasto menyatakan masih akan dilakukan diskusi antara para ketua umum dan sekjen partai koalisi.
“Hanya terkait dengan komposisi, itu akan dilakukan dialog dengan para ketua umum partai. Dan kami pun para sekjen dari partai Koalisi Indonesia Kerja juga akan terus merapatkan barisan agar ketika kabinet diumumkan setelah Bapak Presiden dan Kiai Ma’ruf Amin dilantik nanti semuanya menggambarkan sebuah semangat untuk kerja bagi kemajuan kita,” jelas Hasto.
Terkait nama-nama menteri yang diajukan PDIP, Hasto menjelaskan nama-nama itu sudah ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan akan diserahkan kepada Jokowi. Namun Hasto tak merinci siapa saja nama yang diajukan sebagai menteri dari PDIP.
“Nama-nama (menteri) sudah didialogkan, ada berada di tangan Ibu Megawati Soekarnoputri yang akan disampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi. Berbagai dialog sudah dilakukan, hanya finalisasi tetap diperlukan,” tuturnya.
Sebelumnya, terkait komposisi menteri sendiri, pada Rabu (14/8), dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Jokowi mengungkapkan desain kabinet di periode keduanya. Dari usia, latar belakang, hingga kementerian baru. Beberapa poin tersebut terkait dengan usia menteri yang akan diisi kalangan generasi muda. Menteri muda ini berusia di bawah 30 tahun.
“Menteri ada yang usianya 25, di bawah 30, dan di bawah 35 tahun,” ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi menyebut porsi untuk menteri dari kalangan profesional sebanyak 55 persen dan parpol 45 persen. Selanjutnya terkait Jaksa Agung yang akan diisi kalangan nonparpol hingga mengubah nomenklatur kementerian atau kementerian baru.
