“Sudahlah, nggak usah ngeributin yang remeh temeh untuk pencitraan. Lebih baik kita tolak itu usulan sepuluh pimpinan MPR, karena tambahan anggaran biaya mereka per tahun berapa itu? Protokoler mereka sebagai pimpinan kan juga menambah beban anggaran MPR yang tentu juga berarti menambah berat APBN,” ujar Irma.
“Giliran pin ditolak, penambahan kursi MPR aja disetujui dengan alasan agar tidak bikin ribut. Oh, jadi kalau nggak dikasih kursi terus ribut gitu? Sangat memalukan!” lanjut dia.
Seperti diketahui, pin emas untuk anggota DPR dipersoalkan. Pembuatan pin emas dianggap pemborosan anggaran dan tak efisien.
DPR sendiri telah menganggarkan pengadaan pin emas untuk anggota DPR RI periode 2019-2024 sebesar Rp 5,5 miliar. Pin emas tersebut dipesan dari PT Antam (Persero) Tbk.
“Kalau bicara soal efisiensi, jelas pengadaan pin emas itu merupakan sebuah praktik yang tidak efisien. Dikatakan tidak efisien karena fungsi pin itu sendiri hanyalah sebagai atribut pengenal bahwa yang mencantolkan pin tersebut di bajunya adalah seorang anggota DPR/DPRD,” kata peneliti Formappi Lucius Karus kepada wartawan, Sabtu (24/8).
