Sebagaimana diketahui, pada tahun 2021, realisasi bauran EBT hanya mencapai 11,5 persen. Hal ini masih sangat jauh dari target sebagaimana yang diatur dalam PP 79/2014, bahwa pada tahun 2025 setidaknya porsi EBT sebesar 23 persen dan pada 2050 setidaknya 31 persen.
Sejalan dengan ketentuan Perpres 112/2022, Pasal 3 ayat (3) mengamanatkan pemerintah menyusun peta jalan percepatan pengakhiran operasional PLTU. Ini berarti, energi bersih dan hijau memang tren dan keharusan global.
Dirinya kemudian menegaskan, energi terelektrifikasi menjadikan peran PLN menjadi kian strategis. Ini akan sebanding dengan beban kinerja dan kemestian peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM.
Karena itu, PLN harus punya rencana kerja yang lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan memanfaatkan momentum kelebihan pasokan listrik ini.
Artinya, tantangan bauran EBT harus segera dikejar. Justru jika kehilangan momentum, maka “berkah” kelebihan pasokan ini menjadi tidak berarti, rasio bauran energi akan tetap rendah, ketahanan energi menjadi kian rapuh.
“Saya kira kita mesti memanfaatkan keadaan yang ada sebaik mungkin. Sumber daya energi potensial yang melimpah, terutama potensi EBT di berbagai wilayah harus digenjot sesegera dan semasif mungkin. Ini bukan saja perkara tren global, namun juga fakta energi berbasis fosil semakin minim dan mahal. Langkah terbaik adalah mengerahkan segenap daya upaya untuk meningkatkan kemandirian energi nasional. Tantangan dan gejolak geoenergi semakin tidak berkepastian, ancaman krisis energi akan terus membayangi, dan kita harus berpijak pada sumber daya yang kita miliki sendiri,” pungkasnya.
