Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem sedang mengatur strategi, seperti diketahui bahwa ia belum bisa menerima Partai Gerindra masuk dalam koalisi, dan baru-baru ini Posisi Jaksa Agung akan diganti.
Sebagai ketua umum Partai NasDem, kekhawatiran kedekatan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri menjadi alasan. Apalagi desas-desus bahwa Partai Gerindra mendapat kursi menteri bila resmi gabung koalisi.
Sebagai pimpinan partai, Paloh segera urun rembuk dengan ketum partai koalisi. Semua diundang kecuali PDIP. Pertemuan sudah dilakukan, kini partainya masih memantau dinamika politik.
Penting bagi dia untuk mengumpulkan koalisi. Ini terkait dengan rencana masuknya Partai Gerindra. Paloh menyebut belum ada pembahasan terkait penambahan. Bila itu terjadi tentu menunggu keputusan bersama. “Kawan-kawan kita lihat apa kepentingan yang lebih baik, yang lebih besar, cuma itu saja dulu,” jelas Paloh, Senin pekan lalu.
Keresahan Surya Paloh sebenarnya soal dorongan agar posisi Jaksa Agung HM Prasetyo segera diganti. Informasi itu santer beredar di internal koalisi Jokowi. Upaya politik terus dilakukan dia untuk mendapat mempertahankan maupun mengganti dengan pos lebih baik.
Posisi Jaksa Agung dirasa penting bagi elektoral partai. Sumber merdeka.com dari internal partai koalisi Jokowi, menyebutkan bahwa tiap posisi menteri harus menguntungkan bagi partai. Terutama agar lebih dekat ke masyarakat lewat tiap program. Termasuk posisi Jaksa Agung.
Nama Prasetyo memang bukan lagi tercatat sebagai kader. Namun, banyak acara penting Partai NasDem dihadiri dirinya. Kedekatan ini tentu membuat semua partai cemburu. Termasuk curiga melihat elektabilitas partai Surya Paloh itu mengalami kenaikan suara paling tinggi 2,3 persen atau 4.258.980 suara. “Ini NasDem belum bisa terima posisi Jaksa Agung bakal diganti,” ujar dia.
Keputusan Jaksa Agung tidak lagi berasal dari partai disetujui Presiden Jokowi. Dia segera melakukan pergantian pimpinan tertinggi Korps Adhayaksa tersebut. Namun, belum ada pernyataan tegas bahwa pengganti Prasetyo apakah diisi jaksa karir atau kalangan profesional.
Jokowi memberikan clue, bahwa dirinya pasti memperhatikan suku, etnis dan agama dalam memilih Jaksa Agung. “Jaksa Agung pasti bukan dari parpol,” ujar Jokowi kepada pimpinan media massa, Rabu 13 Agustus lalu
Keputusan Jokowi mendapat tanggapan Surya Paloh. Ketua umum Partai NasDem itu tidak masalah jika Prasetyo dicopot. Bahkan dia menantang Jokowi untuk segera dilakukan pergantian pimpinan Kejaksaan Agung.
“Kalau Jaksa Agung presiden mau ubah, jangankan tunggu sebulan lagi, kalau hari ini mau diganti memang kenapa?” tegas dia.
Bila sudah diganti, Paloh tidak yakin bahwa Jaksa Agung dari kalangan profesional bakal membuat penegakan hukum lebih baik. Tidak menutup kemungkinan bisa menjadi lebih buruk. “Siapa bilang lebih baik kan belum tentu juga. Bisa lebih bobrok juga,” ujar Paloh.
Ketua DPP NasDem Effendy Choirie menegaskan, partainya tidak menggunakan kekuasaan untuk sesuatu melanggar hukum walau memiliki posisi Jaksa Agung. Termasuk tiap kegiatan politik diikuti Partai NasDem.
Menurut dia, sosok Surya Paloh selama menjadi pimpinan partai tidak pernah memerintahkan apapun mengandalkan kekuatan Jaksa Agung. Termasuk memanfaatkan menteri KLHK Siti Nurbaya dan Menteri Perdagangan Enggar Lukita.
“Jangan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan kelompok partai kita, karena itu abuse of power. Adapun kalau ada persamaan dalam banyak hal, ya memang pasti ada persamaan karena memang kami ingin bangun bangsa lebih baik, secepatnya mencapai tujuan,” Effendy menjelaskan.
Menaikkan daya tawar menjadi penting bagi Partai NasDem. Posisi sebagai pengusung awal Presiden Jokowi sejak 2014 lalu, menjadi modal kuat. Tawaran posisi menteri hingga kini belum diterima. Jokowi masih memilih satu per satu nama. Termasuk menghitung pembagian dari 45 persen porsi buat partai.
Manuver pun dilakukan. Elite Partai NasDem dan Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikabarkan bakal bertemu untuk membahas situasi politik ke depan. Bahkan ada usul NasDem membentuk poros oposisi bila Partai Gerindra gabung ke pemerintah.
Rencana pertemuan ini kabarnya sedang dibahas Surya Paloh dengan Presiden PKS Sohibul Iman. Belum ada keputusan untuk waktu pertemuan. “Sudah janjian kontak-kontakan Pak Surya dengan Pak Sohibul,” kata seorang sumber merdeka.com di lingkaran NasDem.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, merasa rencana pertemuan itu bukan sesuatu yang aneh. Adapun makna di balik pertemuan sebaiknya dilihat dari sisi baik. “Kita perlu memaknai yang positif saja. Untuk pertemuan nanti kita lihat saja,” ujar Hidayat.
Untuk waktu pertemuan masih dalam pembahasan. Sumber merdeka.com dari elit PKS menyebut Presiden PKS Sohibul Iman sudah melakukan komunikasi dengan Surya Paloh. Mereka membahas tentang situasi politik belakangan ini. Termasuk menjadi komunikasi awal sebelum adanya pertemuan.
Sekretaris Bidang Polhukam DPP PKS Suhud Alynudin, menyebut pertemuan itu bakal digelar dalam forum resmi. Memang selama ini sosok Surya Paloh berkawan baik dengan presiden partainya. Sehingga bila terjadi komunikasi antar keduanya merupakan sesuatu hal wajar.
Suhud belum mendapat informasi lebih jauh mengenai rencana Partai NasDem ingin bergabung sebagai oposisi. Bagi pihaknya tentu menyambut baik rencana silaturahmi politik itu. Sebab tidak menutup memungkin adanya komunikasi lebih lanjut antara PKS dengan Nasdem.
“Bagus jika Partai Nasdem bersama-sama kami menjadi oposisi,” ucap Suhud kepada merdeka.com.
Effendy menegaskan tidak mungkin partainya menjadi oposisi. Tidak ada opsi itu dalam keputusan partai. Termasuk bila Partai Gerindra resmi bergabung dalam koalisi. Tentu ini merupakan keputusan Presiden Jokowi.
Menurut dia, Jokowi tentu menghitung termasuk untuk keperluan memperkecil oposisi. Walau begitu, tanpa hadirnya Partai Gerindra sebenarnya koalisi sudah cukup kuat. Sehingga belum tepat bila untuk ditambah lagi. “Insha Allah perjalanan Jokowi akan mulus ke depan,” ujar Effendy.
Soal adanya rencana pertemuan Surya Paloh dengan presiden PKS, Effendy merasa partainya terbuka untuk menjalin komunikasi dengan partai di luar koalisi. Itu bahkan sudah terwujud ketika Surya Paloh mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, padahal dulu mendukung Basuki T Purnama.
