Muzani juga mengatakan, pembahasan revisi UU Pemilu akan memerlukan energi yang besar. Sedangkan di masa pandemi Covid-19 sekarang ini, rapat-rapat pembahasan dan perdebatan langsung haruslah dihindari.
“Sebaiknya energi kita digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional dan penanganan Covid-19,” ujar Muzani.
Di sisi lain, dia berpendapat Pemilu 2024 harus dipersiapkan dari sekarang agar bisa berjalan baik. Semua kekurangan dari Pemilu 2019, baik pemilihan legislatif maupun presiden, kata Muzani, harus menjadi catatan yang diperhatikan.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengatakan partai-partai juga perlu memikirkan bagaimana sinergi yang lebih baik antar-penyelenggara pemilu. Termasuk juga melakukan upaya-upaya mengurangi dampak negatif pemilu, seperti politik uang.
“Kita harus mulai berpikir bagaimana sinergi KPU, Bawaslu, DKPP menjadi lebih baik lagi sehingga problem-problem yang diakibatkan pemilu bisa dihindari,” ujar Muzani.
Dengan meminta UU Pemilu dipertahankan, secara tak langsung Gerindra juga menolak normalisasi pemilihan kepala daerah 2022 dan 2023. Rencana normalisasi pilkada itu tertuang dalam draf RUU Pemilu yang dibuat Komisi II DPR.
