Terawan Agus Putranto dan IDI Diminta Damai Cara Keluarga
Partaiku.id – Komisi IX DPR RI meminta Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan mantan Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto, menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada dengan pendekatan kekeluargaan serta bermartabat secepatnya. “Komisi IX DPR RI meminta PB IDI bersama-sama Terawan untuk secepatnya menyelesaikan perbedaan pendapat terkait penerapan etika kedokteran yang ada secara internal dengan pendekatan kekeluargaan dan bermartabat,” demikian salah satu kesimpulan hasil Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR dengan IDI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (4/4).
Komisi IX DPR juga meminta PB IDI terbuka dengan perbaikan organisasi, khususnya terkait dengan pengawasan dan akuntabilitas atau transparansi sesuai dengan kebutuhan dokter dan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya demi peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia.
IDI dan Terawan terlibat dalam perseteruan seputar rekomendasi pemberhentian keanggotaan Terawan dari IDI yang disebut sudah berproses sejak 2013 silam.
Namun demikian, IDI baru-baru ini telah memberikan sinyal tegas atas hasil putusan MKEK soal pemberhentian Terawan. Organisasi profesi itu memiliki waktu 28 hari sejak putusan rekomendasi pemberhentian Terawan oleh MKEK pada 25 Maret lalu melalui sidang Muktamar IDI ke-31 di Banda Aceh.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengeluarkan nada tinggi kepada salah satu perwakilan IDI yang bicara ranah akademis kedokteran dalam rapat soal pemecatan Terawan.
Saleh marah sebab rapat tersebut mestinya tak berbicara ranah akademis. Menurut dia, rapat bukan forum untuk menjustifikasi Terawan, melainkan untuk mencari solusi penyelesaian polemik tersebut.
“Tadinya saya diam. Tapi begitu ada paparan soal mulai masuk akademis dan macam-macam, mulai lagi kita diskusi panjang,” kata Saleh di rapat Komisi IX dengan IDI, Senin (4/4).
Pernyataan Saleh menanggapi salah satu perwakilan IDI dalam rapat yang mengulas disertasi Terawan yang dinilai bermasalah. Dengan nada tinggi, Saleh menyebut IDI mestinya mengurusi persebaran dokter di seluruh wilayah di Indonesia, alih-alih memecat anggotanya dan terkesan memperlakukan.
Dengan keterbatasan SDM dokter saat ini, Saleh heran IDI malah memecat Terawan yang telah mengobati lebih dari 42 ribu pasien. Padahal, perbedaan pendapat, antara Terawan dan IDI, mestinya direspons dengan wajar, dan tak sampai memecat.
Saleh juga khawatir pemecatan itu justru akan memicu perpecahan di organisasi kedokteran. Boleh jadi, kata dia, akan muncul organisasi dokter dari ikatan militer, begitu pula dari organisasi lain seperti Muhammadiyah hingga NU.
“Kalau mereka bikin panggung sendiri, atau organisasi sendiri dokter militer kan repot. Emang bisa kita halau tuh, secara politik mereka tekan bagaimana supaya dalam UU boleh,” katanya.
Saleh karenanya meminta agar IDI mestinya mencari solusi terkait pemerataan dokter di seluruh wilayah, alih-alih memecat anggotanya. Menurut dia, hal itu yang mestinya menjadi fokus kerja-kerja IDI saat ini.
“Itu yang dipikirkan IDI. Bukan memecat anggota. Itu loh. Coba bayangin, ada orang di kampung saya, dokternya nggak lengkap RSUD-nya. Kalau sakit pasti pergi ke provinsi lain. Tanggung jawab nggak IDI?” kata Saleh
“Mana tanggung jawab IDI sebagai organisasi profesi. Nggak percaya, ikut saya. Biar saya tunjukin,” tambahnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi IX DPR menyerukan pembubaran IDI dalam RDPU yang berlangsung Senin (4/4). Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menyerukan pembubaran IDI.
Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu marah dan menyinggung dugaan ketidakadilan IDI dalam polemik rekomendasi pemecatan MKEK terkait pemberhentian Terawan dari keanggotaan IDI.
“Bubarkan saja IDI, ngapain, cuma organisasi profesi kok, dan IDI itu cuma memberikan rekomendasi. Sama dengan Komisi IX, kami tidak bisa memberikan sanksi ke pemerintah, hanya memberikan rekomendasi, boleh dipakai boleh tidak,” kata Irma, Senin (4/4).
Irma kemudian menyinggung IDI yang tidak sejalan dengan visi misi keprofesian. Ia menyebut IDI tidak mencerminkan nilai-nilai untuk menyejahterakan anggota sejawat lantaran isu pemecatan Terawan.
Selain itu, Irma menyebut setidaknya ada 2.500 dokter muda yang tidak lulus uji kompetensi tahun ini dan bakal menganggur.
(mts/thr/DAL)
