“Kalau mereka bikin panggung sendiri, atau organisasi sendiri dokter militer kan repot. Emang bisa kita halau tuh, secara politik mereka tekan bagaimana supaya dalam UU boleh,” katanya.
Saleh karenanya meminta agar IDI mestinya mencari solusi terkait pemerataan dokter di seluruh wilayah, alih-alih memecat anggotanya. Menurut dia, hal itu yang mestinya menjadi fokus kerja-kerja IDI saat ini.
“Itu yang dipikirkan IDI. Bukan memecat anggota. Itu loh. Coba bayangin, ada orang di kampung saya, dokternya nggak lengkap RSUD-nya. Kalau sakit pasti pergi ke provinsi lain. Tanggung jawab nggak IDI?” kata Saleh
“Mana tanggung jawab IDI sebagai organisasi profesi. Nggak percaya, ikut saya. Biar saya tunjukin,” tambahnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi IX DPR menyerukan pembubaran IDI dalam RDPU yang berlangsung Senin (4/4). Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menyerukan pembubaran IDI.
Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu marah dan menyinggung dugaan ketidakadilan IDI dalam polemik rekomendasi pemecatan MKEK terkait pemberhentian Terawan dari keanggotaan IDI.
“Bubarkan saja IDI, ngapain, cuma organisasi profesi kok, dan IDI itu cuma memberikan rekomendasi. Sama dengan Komisi IX, kami tidak bisa memberikan sanksi ke pemerintah, hanya memberikan rekomendasi, boleh dipakai boleh tidak,” kata Irma, Senin (4/4).
