Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar didorong agar dipercepat sebelum pelantikan Presiden Jokowi pada Oktober 2019. Percepatan itu diklaim agar tidak menganggu jalannya roda pemerintahan.
Peneliti LSI (Lembaga Survei Indonesia) Denny JA, Rully Akbar menilai pemilihan kursi Ketua Umum Partai Golkar akan lebih seksi jika waktunya dipercepat. Hal itu juga agar tidak ada lagi konsolidasi-konsolidasi di internal partai, dan partai bisa fokus membantu Jokowi-Ma’ruf dalam pemerintahan baru.
“Termasuk pengurusan kabinet jilid kedua periode 2019-2024,” kata Rully, Kamis, 16 Agustus 2019.
Rully menambahkan, jika kongres diadakan sebelum Oktober, otomatis ketum baru bisa menentukan kader pilihannya di posisi strategis, termasuk jatah kursi menteri dan posisi strategis lainnya.
“Presiden Jokowi tentu tidak memusingkan urusan internal partai. Paling internal partai saja yang terganggu jika nama-nama yang disodorkan partai oleh ketum lama tidak sesuai dengan ketum baru,” ujarnya.
Meski begitu, sambung dia, pelantikan presiden dengan urusan internal Golkar merupakan dua hal yang berbeda. Menurutnya, Munas Golkar berdasarkan keputusan munaslub 2017 bahwa munas harus dilakukan pada 2019 dan setiap petinggi internal partai wajib mematuhi kecuali diajukan 2/3 dari 34 DPD Provinsi.
