Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar didorong agar dipercepat sebelum pelantikan Presiden Jokowi pada Oktober 2019. Percepatan itu diklaim agar tidak menganggu jalannya roda pemerintahan.
Peneliti LSI (Lembaga Survei Indonesia) Denny JA, Rully Akbar menilai pemilihan kursi Ketua Umum Partai Golkar akan lebih seksi jika waktunya dipercepat. Hal itu juga agar tidak ada lagi konsolidasi-konsolidasi di internal partai, dan partai bisa fokus membantu Jokowi-Ma’ruf dalam pemerintahan baru.
“Termasuk pengurusan kabinet jilid kedua periode 2019-2024,” kata Rully, Kamis, 16 Agustus 2019.
Rully menambahkan, jika kongres diadakan sebelum Oktober, otomatis ketum baru bisa menentukan kader pilihannya di posisi strategis, termasuk jatah kursi menteri dan posisi strategis lainnya.
“Presiden Jokowi tentu tidak memusingkan urusan internal partai. Paling internal partai saja yang terganggu jika nama-nama yang disodorkan partai oleh ketum lama tidak sesuai dengan ketum baru,” ujarnya.
Meski begitu, sambung dia, pelantikan presiden dengan urusan internal Golkar merupakan dua hal yang berbeda. Menurutnya, Munas Golkar berdasarkan keputusan munaslub 2017 bahwa munas harus dilakukan pada 2019 dan setiap petinggi internal partai wajib mematuhi kecuali diajukan 2/3 dari 34 DPD Provinsi.
“Pelantikan presiden dan urusan internal Golkar adalah dua urusan berbeda. Saya juga melihat ada upaya untuk rapat pleno dalam Partai Golkar untuk menentukan munas tersebut. Kita tunggu saja keputusan internal partai,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai Musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar idealnya dilaksanakan sebelum Oktober 2019. Sebab, pada bulan yang sama bakal Joko Widodo-Ma’ruf Amin bakal dilantik.
“Kalau dari frame politik, memang sebaiknya sebelum Oktober, sebelum pemerintahan baru berjalan konsolidasi partai sudah selesai, sehingga presiden ke depan tidak diganggu oleh urusan-urusan internal partai,” kata Bambang.
Ketua DPR itu menjelaskan sebagai bagian dalam koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf, masalah internal Golkar dikhawatirkan mengganggu kinerja pemerintah. Apalagi, sejumlah partai koalisi juga berencana mempercepat Munas.
“Jadi, mereka menginginkan sebelum pemerintahan baru dilantik, konsolidasi sudah selesai. Sehingga, pemerintahan ke depan tidak diganggu lagi dengan pergantian-pergantian pimpinan partai. Itu yang saya baca dari parpol pendukung pemerintah,” ujarnya.
Bamsoet menyebut sejak awal disepakati Munas Golkar berikutnya dilaksanakan pada 2019. Namun, saat itu tidak disebutkan secara pasti bulan pelaksanaan.
“Kita tidak bicara Munas dipercepat, karena kita satu pemahaman, bahwa Munas itu dari Januari sampai Desember. Kita tidak tahu apakah nanti munasnya Desember, atau September, atau Agustus,” tutur dia.
Namun, Bamsoet tak mempermasalahkan waktu pelaksanaan Munas Golkar. Ia mengaku tak akan mendorong Munas dilaksanakan pada Oktober.
Pasalnya, saat ini dia juga masih berada dalam jajaran pimpinan DPP Partai Golkar. Oleh karena itu, ia mendukung penuh setiap keputusan yang akan diambil oleh DPP.
“Kalau saya berada di luar (DPP Partai Golkar), saya bisa melakukan itu, tapi karena saya di dalam, saya serahkan kepada mekanisme yang ada. Bagi saya kapan pun Munas dilaksanakan, saya ikuti,” tandas dia.
