PDI Perjuangan kukuh ingin menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Wakil Ketua MPR dari PDIP Ahmad Basarah menyebut GBHN bisa menjadi acuan utama untuk mencegah paham radikalisme.
“GBHN akan memberi panduan bahwa boleh capres dan calon kepala daerah membuat program, tapi tak boleh keluar dari pakem yang dibuat MPR,” kata Basarah di Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2019.
Basarah mengacu pernyataan tentang radikalisme yang dilontarkan Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) Mahfud MD itu. Menurut dia, pernyataan Mahfud jadi bahwa semua pihak harus membendung pertumbuhan paham transnasional di Tanah Air.
“Sinyalemen Pak Mahfud ada dana jutaan dollar untuk mengembangkan ideologi transnasional itu semakin meyakinkan PDI Perjuangan perlu hadirnya haluan negara,” kata dia.
Basarah mengklaim GBHN bisa menahan masuknya paham selain Pancasila. Sebab, ideologi akan menjadi satu pedoman bagi semua elemen penyelenggara negara untuk membuat kebijakan.
“Supaya ideologi transnasional tak masuk melalui (misalnya) agenda pemilu bangsa Indonesia terutama pilpres dan pilkada,” ujar dia.
Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD menyebut ulama radikal dari Arab Saudi berdatangan ke Indonesia. Mereka lari dari kejaran pemerintah.
