Wakil Ketua MPR PDIP Sebut GBHN Dapat Cegah Radikalisme Di Indonesia
PDI Perjuangan kukuh ingin menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Wakil Ketua MPR dari PDIP Ahmad Basarah menyebut GBHN bisa menjadi acuan utama untuk mencegah paham radikalisme.
“GBHN akan memberi panduan bahwa boleh capres dan calon kepala daerah membuat program, tapi tak boleh keluar dari pakem yang dibuat MPR,” kata Basarah di Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2019.
Basarah mengacu pernyataan tentang radikalisme yang dilontarkan Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) Mahfud MD itu. Menurut dia, pernyataan Mahfud jadi bahwa semua pihak harus membendung pertumbuhan paham transnasional di Tanah Air.
“Sinyalemen Pak Mahfud ada dana jutaan dollar untuk mengembangkan ideologi transnasional itu semakin meyakinkan PDI Perjuangan perlu hadirnya haluan negara,” kata dia.
Basarah mengklaim GBHN bisa menahan masuknya paham selain Pancasila. Sebab, ideologi akan menjadi satu pedoman bagi semua elemen penyelenggara negara untuk membuat kebijakan.
“Supaya ideologi transnasional tak masuk melalui (misalnya) agenda pemilu bangsa Indonesia terutama pilpres dan pilkada,” ujar dia.
Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD menyebut ulama radikal dari Arab Saudi berdatangan ke Indonesia. Mereka lari dari kejaran pemerintah.
“Sekarang di Arab Saudi terjadi penangkapan pada orang radikal. Yang belum tertangkap akan lari ke Indonesia,” kata Mahfud di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Agustus 2019.
Dia menyebut ulama radikal itu membawa uang jutaan dolar Amerika. Uang diduga untuk mendukung gerakan radikal di Tanah Air.
Mahfud sengaja membuat diskusi terbatas bersama beberapa tokoh untuk membahas hal ini. Dia berharap hasil diskusi dapat disampaikan pada masyarakat agar tidak terpapar radikalisme. “Kita harus mengimbangi dengan membuat skenario-skenario melalui diskusi terbatas,” ucap Mahfud.
