Zulkifli Hasan Bela Presiden Jokowi
Partaiku.id – Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan, wacana penundaan pemilu 2024 dibahas di ranah partai politik. Menurutnya, kurang tepat bila protesnya disasarkan kepada presiden Jokowi.
“Gini ya, perbincangan soal penundaan pemilu itu urusan partai-partai, makanya jangan nyalahin presiden dong,” ujar Zulkifli ditemui di Hotel Novotel, Mangga Dua, Jakarta Utara, Minggu, (27/3).
“Ini nyalahin presiden, ini Pak Jokowi diserang, enggak, ini bukan urusan Pak Jokowi, ini saya bukan ngebela loh, tapi emang betul,” ucapnya melanjutkan.
Zulkifli menjelaskan, penundaan pemilu merupakan perbincangan yang diusulkan oleh PAN, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurut dia, wacana penundaan pemilu 2024 tidak bisa terealisasi jika partai-partai lainnya tidak menyetujui.
“Nah bincang-bincang ini yang baru setuju, saya (PAN), Golkar, dan PKB. Nasdem, PDI-P yang lain engga. Jadi, ya engga bisa dong. Kalau tiga saja engga bisa. Kan syaratnya harus 3/4. Kan ada syaratnya toh. Kalau cuma saya (PAN), PKB, Golkar enggak cukup,” tuturnya.
Aktivis sekaligus dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta Robertus Robet mengatakan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden adalah gagasan yang berbahaya.
Sebab, kata dia, jika wacana itu diloloskan maka sama saja membuat kondisi demokrasi Indonesia kembali mengalami kemunduran.
“Ide ini ide berbahaya. Ide, niat, kehendak untuk memperpanjang masa jabatan presiden dengan sendirinya adalah pikiran dan niat otoritarian, menarik lagi Indonesia ke belakang,” katanya, Minggu (27/3) kemarin.
Menurut Robet, pembatasan masa jabatan presiden adalah salah satu hal utama dari Undang-Undang Dasar 1945 dan amanat reformasi politik Indonesia.
Dia mengatakan, pembatasan masa jabatan presiden menjadi penentu apakah konstitusi suatu negara mengandung azas demokrasi kedaulatan rakyat atau tidak.
