Abdul Kharis: DPR Mentok Bahas Lembaga Pengawas dalam RUU PDP
Partaiku.id – Komisi I DPR dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) masih buntu atau deadlock saat membahas lembaga pengawas di Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) pada rapat, Selasa (24/5). Ketua panitia kerja (Panja) Abdul Kharis menyebut kedua pihak sedang berusaha mencari titik temu. Pihaknya akan kembali menggelar rapat untuk membahas masalah tersebut.
“Titik temunya belum ada, tapi kita sepakat untuk mencari titik temu, tentunya ada pada pembahasan,” ungkap Kharis pada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan.
Meski telah beberapa kali diperpanjang, pembahasan RUU PDP belum juga menemukan titik temu. DPR sebelumnya ingin agar badan pengawas PDP dibentuk langsung oleh presiden. Sedangkan Menkominfo Johnny G. Plate ingin agar lembaga tersebut di bawah pihaknya.
Kharis menegaskan pihaknya segera mencari jalan keluar untuk masalah tersebut. Ia berharap pembahasan pada masa sidang kal ini bisa menghasilkan titik temu.
“Semangat untuk mencari titik temu dan mudah-mudahan ada titik temu. Tidak di masing-masing ujung yang berbeda, di kutub yang berbeda,” ujar Kharis.
Sejauh ini, Kharis mengaku lebih dari setengah daftar inventaris masalah (DIM) sudah dibahas oleh DPR dan pemerintah.
“Sisanya tinggal separuh lebih dikit mudah-mudahan kalau nanti yg berkaitan dengan lembaga atau badan pengawas atau otoritas perlindungan data pribadi atau apalah nanti nama yang disepakati ini bisa segera disepakati,” jabarnya.
Komisi I DPR menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) rampung pada akhir Masa Persidangan V DPR RI Tahun Sidang 2021-2022 pada 7 Juli 2022.
(cfd/fra)
