DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong adanya Wakil Gubernur yang mendampingi Anies Baswedan di pemerintahan, F-PKS menilai kekosongan wagub menjadi salah satu penyebab terjadinya anggaran tak masuk akal.
Ketua F-PKS DPRD DKI M Arifin menyampaikan, sepeninggal Sandiaga Uno pada Agustus 2018 karena maju di Pilpres, kinerja Anies dalam mengelola pemerintahan terganggu. Puncak terganggunya pemerintahan, kata Arifin, terjadi saat penyusunan anggaran 2020.
“Puncaknya, terlihat pada penyusunan anggaran 2020 saat ini, yang akhirnya ramai,” ujar Arifin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/11/2019).
PKS yang mendukung Anies di Pilgub DKI 2017 berharap Anies segera memiliki wagub. Diharapkan, wagub pendamping Anies memahami pengelolaan anggaran.
“Sudah saatnya, Pak Anies harus ada pendampingnya yang mengerti tentang postur anggaran, agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam penyusunan, sebab kejadian ini tidak ada di tahun sebelumnya,” kata Arifin.
Memang sejak Sandiaga mundur, siapa wagub yang mendampingi Anies masih belum diputuskan. PKS dan Gerindra sama-sama memiliki wewenang menyetorkan nama cawagub DKI untuk kemudian disepakati di paripurna DPRD DKI.
