Lebih lanjut Abdul Hadi menilai bahwa persoalan data pemicu kegaduhan yang terjadi dalam pembagian bansos berupa sembako dan uang tunai senilai total Rp 500.000 tersebut.
Di lain sisi, Pemprov Jabar dalam hal ini Gubernur Jabar, Ridwan Kamil melangkah cepat untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat terdampak. Sementara ada sejumlah pintu bantuan terutama dari Pusat yang belum turun.
”Data yang sepotong-sepotong itu mengakibatkan tidak nyambungnya kondisi di lapangan dengan (masyarakat) yang diberi harapan. Jadi, Pak Gubernur kecepetan (menyalurkan bansos), akhirnya jadi ramai, viral,” katanya.
Abdul Hadi mengaku, dalam rapat koordinasi terakhir bersama Pemprov Jabar, pihaknya memberikan solusi agar persoalan ini dapat segera teratasi. Menurutnya, solusi terbaik adalah membuka data penerima bansos, baik itu bansos dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Menurutnya data penerima bansos by name by adress tersebut nantinya dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Pembukaan data penerima bansos juga harus disertai kesempatan untuk revisi jika ada masyarakat terdampak yang belum menerima bansos.
