Partaiku.id – Ahmad Syaikhu mengatakan partainya akan mengajukan gugatan judicial review terkait presidential threshold (PT) atau aturan ambang batas pencalonan presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, langkah itu akan ditempuh partainya untuk menguji angka presidential threshold yang tepat untuk diterapkan di sistem demokrasi di Indonesia.
“Kita ingin uji sebenarnya berapa angka yang wajar dan layak bagi kehidupan demokrasi di Indonesia,” kata Syaikhu dalam keterangannya yang diterima, Kamis (31/3).
Ia mengatakan, presidential threshold sebesar 20 persen yang diterapkan selama ini telah menimbulkan polarisasi yang kuat di tengah masyarakat.
Bahkan, menurutnya, angka presidential threshold itu telah menimbulkan pembelahan yang tajam yang jika tidak segera dipulihkan bisa menyimpan rasa sakit.
“Kita ingin mengurangi potensi konflik di tengah masyarakat dengan tidak terjadinya pembelahan akibat hanya adanya dua pasang calon misalnya,” ucap Syaikhu.
Sebelumnya, hasil survei Median menyatakan bahwa mayoritas responden setuju presidential threshold ditetapkan sebesar 0 persen.
Dengan kata lain, responden ingin tidak ada syarat kepemilikan kursi DPR untuk mencalonkan capres-cawapres seperti yang berlaku saat ini. Dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, syarat pencalonan capres-cawapres adalah memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional dari pemilu sebelumnya.
