Sekretaris Jendral Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengomentari tindakan Pemerintah dalam memilih Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Bos disalah satu BUMN Indonesia.
“(Pemerintah) Harus bijaksana untuk melihat dan mendudukannya secara proporsional. Karena BUMN, apalagi yang mengelola aset besar dan menentukan keuangan negara kita, itu jangan gambling,” kata Mustafa saat ditemui di Istana Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 21 November 2019.
Mustafa menilai sosok Ahok dikhawatirkan dapat kontroversi di masyarakat. Ahok memang berstatus sebagai eks narapidana kasus penistaan agama pada saat menjabat Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Kasus itu sempat membuat negara bergejolak dan mendorong adanya aksi demonstrasi 2 Desember (Aksi 212).
Mustafa mengatakan pemilihan Ahok bisa menjadi tendensi negatif yang dapat membuat kepercayaan masyarakat menurun. Padahal, menurut Mustafa, kepercayaan publik lebih penting dibanding profesionalisme dalam urusan pimpinan BUMN.
“Kepercayaan publik itu nomor 1. Setelah publik yakin, tingkat partisipasi publik, dan khususnya SDM di bawahnya akan terbangun,” kata Mustafa.
