Anggota Komisi X DPR RI itu mengatakan pertimbangan semacam ini bahkan harus diterapkan pemerintah dalam memilih pimpinan di dalam Kementerian BUMN. Apalagi pasca Menteri BUMN memutuskan menggeser seluruh pejabat eselon 1 nya belakangan.
“BUMN bukan semata-mata entitas bisnis, tapi dia ada negaranya. Badan usaha tapi milik negara. Jadi pemerintah harus aware dengan masukan dari publik,” kata Mustafa.
Page 2 of 2
