Politisi Fraksi PKS ini juga menyoroti tentang pertumbuhan ekonomi yang dicatat oleh BPS Provinsi Sulawesi Utara sebesar 5,93%. Ia mengingatkan agar pemerintah provinsi tidak terlena dengan angka. Akan tetapi perlu melihat realita kondisi ekonomi di lapangan.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin bisa dinikmati oleh seluruh warga daerahnya. Pertumbuhan ekonomi tinggi belum tentu menjangkau atau bisa dinikmati oleh seluruh warga, karena itu tidak hanya kuantitas. Namun kualitas pertumbuhan ekonomi juga penting untuk diperbaiki,” ungkapnya.
Terakhir, Anis mengingatkan bahwa UMKM adalah faktor pendorong yang sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan pelaku UMKM yang lebih banyak bergerak di sektor pertanian di Sulawesi Utara, perlu dibuat pemetaan dan pendataan berapa persentase UMKM yang go digital.
Selain itu Anis juga mendorong bank-bank Himbara untuk bisa lebih menjangkau kelompok UMKM yang undigitable agar mereka tidak terjerat kepada Pinjol dan sebagainya. “Karena biasanya UMKM yang undigitable ini memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang rendah,” pungkasnya.
