“Sungguh ironis jika badan negara yang bertugas memberikan jaminan perlindungan pada rakyat justru didera isu korupsi. Oleh sebab itu, integritas dan rekam jejak yang baik harus menjadi syarat utama Dewas BPJS,” kata Netty.
Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Kejagung RI telah memanggil dua orang Direktur dan meningkatkan status menjadi penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengeloaan dana BPJS Ketenagakerjaan
Terkait kasus ini, Netty meminta pemerintah agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memberi kesempatan aparat penegak hukum bekerja tanpa intervensi.
“Pastikan proses hukum berjalan dengan adil, transparan dan independen. Saya prihatin dan sedih jika terbukti benar terjadi korupsi di BPJS ketenagakerjaan yang semakin menambah panjang daftar tindak korupsi di lembaga pemerintah. Hal ini harus menjadi tantangan BPJS ketenagakerjaan dan Dewasnya untuk memperbaiki sistem yang ada dan meningkatkan kembali kepercayaan publik,” tambah Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini.
Berdasarkan amanat Undang-undang, anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari unsur pekerja, pemberi kerja dan tokoh masyarakat. Masing-masing ada 10 calon yang sudah lolos eliminasi dari jumlah sebelumnya.
