Partaiku.id — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Ambon kembali menyoroti belum jelasnya kelanjutan bantuan bagi korban gempa bumi tahun 2019 yang melanda Kota Ambon dan sekitarnya. Penyaluran bantuan tahap II dinilai masih belum transparan dan terkesan lamban, sehingga menimbulkan ketidakpastian di kalangan masyarakat terdampak.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 2.323 warga terdampak yang belum memperoleh bantuan dari pemerintah hingga pertengahan tahun 2025.
“Untuk tahap pertama, sekitar 1.300 korban sudah menerima bantuan. Namun hingga kini belum ada kepastian terkait bantuan untuk kelompok korban tahap kedua, meskipun dokumen mereka telah diserahkan ke BNPB di Jakarta sejak lama,” ungkap Laturiuw.
Menurut Laturiuw, Fraksi Gerindra terus mendorong agar pemerintah daerah segera memberikan penjelasan terbuka dan resmi kepada para korban, agar tidak terjadi kebingungan atau harapan yang tak pasti. Ia menilai, selama ini belum terlihat adanya langkah nyata yang diambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Dalam berbagai forum rapat anggaran bersama Pemkot Ambon, kami selalu mengangkat isu ini. Sayangnya, hingga kini belum ada progres berarti yang bisa dijadikan pegangan oleh masyarakat korban gempa,” tegasnya.
Ia menambahkan, sekalipun keuangan daerah terbatas, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk menyampaikan posisi dan perkembangan penyaluran bantuan secara jujur dan terbuka.
“Pemerintah wajib hadir menjelaskan situasi yang sebenarnya. Masyarakat menunggu, tapi mereka juga butuh kejelasan. Ini soal kepercayaan publik terhadap pemerintah,” kata Laturiuw.
Selain mendesak penyelesaian bantuan korban lama, Fraksi Gerindra juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi bencana ke depan. Menurut Laturiuw, langkah-langkah mitigasi harus dilakukan sejak dini untuk menghindari timbulnya korban baru di masa mendatang.
“Pemerintah tidak boleh menunggu bencana terjadi dulu baru bertindak. Antisipasi harus dilakukan mulai sekarang, baik dalam bentuk pemetaan lokasi rawan maupun peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa sinergi antara komitmen politik, kesiapan teknis, dan transparansi anggaran menjadi elemen penting dalam penanggulangan bencana yang berkeadilan.
Di akhir pernyataannya, Laturiuw menyerukan pentingnya kesadaran kolektif semua pihak untuk mendorong langkah-langkah konkret yang berpihak pada korban. Menurutnya, persoalan kemanusiaan tidak boleh tersandera oleh persoalan teknis dan birokrasi semata.
“Kami tidak menutup mata terhadap kondisi keuangan daerah. Tapi bukan berarti pemerintah tidak bisa bertindak. Yang dibutuhkan saat ini adalah kepastian, komitmen, dan solusi nyata,” pungkasnya.
