Sebagai anggota DPR dari Dapil Banten, Jazuli menegaskan bahwa penetapan PSN harus didasarkan pada kajian sosial, kesesuaian dengan RTRW, serta analisis dampak lingkungan hidup strategis (KLHS). Ia menyoroti bahwa proyek seperti PIK 2, meski digadang-gadang sebagai PSN, tidak boleh mengabaikan aturan atau merugikan masyarakat setempat.
“Kita tidak ingin proyek ini, apalagi jika swasta, memanfaatkan status PSN untuk melangkahi regulasi. Jangan sampai atas nama pembangunan, masyarakat dan lingkungan menjadi korban. Proyek ini harus tunduk pada aturan tata ruang dan menjaga kelestarian ekosistem,” tambahnya.
Fraksi PKS berencana membawa isu ini ke rapat komisi terkait untuk meminta pemerintah dan pihak-pihak terkait melakukan evaluasi total terhadap proyek tersebut. Jazuli menekankan bahwa investasi tidak boleh menjadi dalih untuk melanggar regulasi, merugikan rakyat, atau menghancurkan lingkungan.
“Mengingat kompleksitas masalah yang ada, mulai dari ketidaksesuaian regulasi hingga resistensi masyarakat yang masif, Fraksi PKS meminta pemerintah segera menghentikan sementara proyek PSN PIK 2 untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh,” pungkas Jazuli.
