Partaiku.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI dengan tegas menolak penetapan Rancangan Undang Undangan CIpta kerja (Omnibus Law) pada Pengambilan keputusan tingkat I atas hasil Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada, Sabtu malam (03/10) di Jakarta.
Anggota Baleg DPR RI FPKS, Ledia Hanifa Amaliah, yang mewakili Fraksi PKS menyatakan arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja telah berdampak terhadap lebih dari 78 undang-undang.
“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyadari bahwa substansi pengaturan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia sehingga diperlukan pertimbangan yang mendalam apakah aspek formil dan materil dari undang-undang tersebut sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang kita sepakati bersama”, papar Anggota Komisi X DPR RI ini.
Ledia menambahkan ada beberapa catatan Fraksi PKS DPR RI, Pertama Fraksi PKS memandang pembahasan RUU Cipta Kerja pada masa pandemic Covid 19 ini menyebabkan terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, koreksi dan penyempurnaan terhadap RUU Cipta Kerja.
