“Jadi 14 Februari kita tarik saat ini, kemudian kita tentukan agenda-agenda strategis termasuk dalam proses itu partai terus konsisten memberi dukungan kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” katanya.
PDIP juga klaim mendukung usulan memperpendek masa kampanye menjadi 50-75 hari atau lebih pendek dari keinginan KPU sebanyak 120 hari.
Hasto menyebut, masa kampanye panjang dalam pemilu hanya membuang-buang biaya dan justru melahirkan risiko politik. Padahal, kata dia, masa kampanye merupakan periode lima tahunan yang bisa dipersiapkan bahkan sehari setelah pemilu.
“Masa kampanye yang panjang hanya membuang-buang biaya, menciptakan resiko-resiko politik, yang tidak perlu,” kata Hasto.
“Sementara untuk pemilu inikan dipersiapkan ya dalam periode lima tahunan itu. Satu hari setelah pemilu itulah kita menyiapkan pemilu untuk lima tahun yang akan datang,” tambahnya.
Lagi pula, menurut Hasto, masa kampanye juga tak menentukan kualitas seseorang atau partai yang akan maju dalam pemilihan elektoral. Kampanye kata dia juga tak bisa sepenuhnya memperlihatkan gagasan sebuah partai, calon presiden, maupun wakil presiden.
