“Hal tersebut juga berakibat fluktuasi harga pangan yang tidak terkendali di pasaran dan tidak terserapnya hasil panen petani karena tata Kelola pangan yang buruk pada setahun ini,” cetus Johan.
Legislator dari dapil NTB 1 ini menilai walaupun pada masa pandemi ini sektor pangan mampu tumbuh dan berkontribusi besar terhadap PDB Nasional.
“Sayangnya tidak ada kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pangan dari sisi anggaran dan stimulus ekonomi untuk menggerakkan petani agar lebih bergairah untuk meningkatkan produksi pangan Dalam Negeri,” tutur Johan.
“Disamping itu, satu tahun Pemerintahan ini belum mampu menuntaskan daerah rentan rawan pangan yang masih sangat banyak, yakni terdapat 88 kabupaten yang terdiri dari 956 kecamatan yang sangat membutuhkan intervensi pangan dari pemerintah,” ujar Johan.
Wakil Rakyat dari Pulau Sumbawa ini juga mengkritik jalannya satu tahun pemerintahan Jokowi ini belum mau merealisasikan amanat dari UU pangan untuk segera membentuk Badan Pangan Nasional agar tata Kelola pangan semakin baik dan terkoordinasi demi kesejahteraan petani.
Selain itu, Johan menggarisbawahi agar Pemerintah melakukan pemenuhan kebutuhan pangan.
