Ketua Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Jawa Barat Imam Budi Hartono berserta jajarannya, memprioritaskan kebutuhan dasar Masyarakat di jawa barat.
Seperti disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Jabar dan juga Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Imam Budi Hartono. Berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi dengan Dinas di bawah kewenangan komisi didapat data pengajuan RAPBD 2020, yakni Dinas Lingkungan Hidup (LH) Rp214.859.062.935,-, Dinas Perhubungan (Dishub) Rp293.090.285.075,- Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Rp124.939.689.718,-.
Kemudian, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rp126.189.231.686,- Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Rp1.665.594.562.814,-, Dinas Sumber Daya Air (SDA) Rp789.868.645.968,- Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Rp581.563.587.384,-. Totalnya mencapai Rp3.795.105.065.580.
“Dari usulan tersebut kami tindak lanjuti dengan kunjungan lapangan, agar dapat memutuskan atas pengusulan anggaran 2020 di masing-masing dinas tersebut. Apakah layak atau tidak dilanjutkan,” kata Imam Budi.
IBH Ini menjelaskan, kunjungan ke lembaga atau Kementrian terkait untuk program atau kegiatan yang membutuhkan koordinasi pekerjaan dengan pusat. Sehingga penyerapan anggaran menjadi opitimal.
