“Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Jika kita ingin KPK kokoh, kekuasaannya juga harus dibatasi agar tetap ada check and balance,” ujar Hillary, Selasa 17 September 2019.
Lulusan Magister Hukum Washington University ini menjelaskan, tidak boleh ada lembaga yang kekuasaannya tidak terbatas, demi mencegah korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di dalam lembaga itu sendiri.
“Ini juga dibuat untuk melindungi KPK yang di dalamnya diisi manusia yang masih bisa khilaf,” ucap dia.
Sedangkan Yessy Melania menyoroti pernikahan anak di bawah umur. Dia yang sejak awal concern terhadap perempuan merasa miris dengan fenomena keterhimpitan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan perempuan harus dirampas hak-haknya, seperti hak mengenyam pendidikan dan ruang untuk pengembangan kualitas diri menjadi hilang.
Ada tiga solusi yang ia tawarkan dalam hal ini. Pertama, terus dorong pemerintah maupun pihak-pihak terkait untuk mensosialisasikan revisi UU pernikahan yang terbaru.
“Kedua, mendorong pemerintah untuk terus mengontrol pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun,” ucap dia.
