Mufida menyebut kebijakan yang menitikberatkan ekonomi dalam penanganan Covid-19 saat ini terbukti justru menjadikan perkantoran, pusat perdagangan dan pasar menjadi penyebaran klaster baru.
Berdasarkan data Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 per 25 Juli, di DKI Jakarta saja terdapat 68 cluster perkantoran dengan 440 kasus positif dan 107 cluster pasar rakyat dengan 547 kasus. Mufida juga prihatin dengan munculnya cluster di Fasilitas Kesehatan yang mencapai 124 cluster dengan 799 kasus yang menunjukkan keselamatan tenaga medis semakin terancam dengan pengendalian penularan yang kurang berjalan akibat pelonggaran yang dilakukan
“Jika terakhir Presiden meminta penanganan seimbang antara kesehatan dan ekonomi tapi tidak begitu yang terjadi di lapangan. Kampanye new normal presiden dengan mengunjungi mal dan menyerahkan kewenangan perpanjangan PSBB di masing-masing daerah membuat kebijakan nasional penanganan Covid-19 ini tidak seragam. Jika dulu episentrum di Jakarta, kini ada 8 propinsi penyumbang terbesar Covid-19 di Tanah Air,” papar Doktor dari Universitas Indonesia ini.
Mufida meminta agar pemerintah tetap menggunakan pola strategi penanganan Covid-19 dengan pola pikir bencana kesehatan. Sehingga, seluruh kebijakan yang akan dikeluarkan menggunakan pertimbangan kebencanaan kesehatan.
