NasDem Cek Elektabilitas, Kompetensi dan integritasnya Denny Indrayana
Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, menatap Pilkada 2020 Kalimantan Selatan (Kalsel). Denny diketahui mengutus sang adik, Tedy Indrajaya, untuk mengambil formulir pendaftaran di kantor Sekretariat NasDem Kalsel.
Sekjen NasDem Johnny G Plate menyambut baik langkah Denny dan mengatakan akan melakukan sejumlah hal sebelum memutuskan memberi dukungan atau tidak.
“Betul Denny mendaftar di NasDem Kalimantan Selatan ya. NasDem Kalimantan Selatan itu mempunyai 4 kursi, kebetulan minimum syarat threshold pilkadanya 11 kursi, jadi perlu 7 lagi barangkali dari Demokrat dan sebagainya itu silakan saja,” kata Johnny saat dihubungi, Rabu (9/10/2019).
“Tapi pada prinsipnya, Denny kan kita kenal, Denny juga sebagai seorang mantan wakil menteri, tokoh nasional, pengacara yang dikenal, kami memberi apresiasi kalau ingin kembali ke daerah dan membangun daerah. Kami memberikan apresiasi yang tinggi untuk itu,” imbuh dia.
Johnny mengatakan ada sejumlah prosedur, baik undang-undang terkait maupun petunjuk operasional partai, sebelum NasDem memutuskan mendukung Denny Indrayana di Pilgub Kalsel. NasDem menegaskan mereka tidak menerapkan mahar di pilkada dan itu juga berlaku bagi Denny.
Karena tanpa mahar, Johnny menyebut NasDem bakal melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap Denny Indrayana. Dua aspek akan jadi pertimbangan dukungan.
“Karena dia tanpa mahar, penilaiannya tentu ada di partai di NasDem yang akan menilai dari aspek-aspek yang komprehensif juga. Kalau dibagi dua, pertama, elektabilitasnya; yang kedua, kompetensi dan integritasnya yang bermanfaat untuk daerah, berarti harus paham wilayah daerah,” sebut Johnny.
Anggota DPR itu mengatakan NasDem ingin pemimpin daerah yang sukses dan jauh dari korupsi. Menurutnya, suara rakyat tak boleh disia-siakan kepala daerah dengan mencuri uang negara.
Selain itu, Johnny menyebut Denny sebaiknya segera mencari calon wakil gubernur dan dukungan dari partai lain agar syarat maju pilkada terpenuhi. Dia lagi-lagi mengingatkan soal pentingnya kompetensi hingga elektabilitas seorang calon gubernur.
“Jadi nanti ada seleksi, ada pemeriksaan berkas administratif, pemeriksaan terkait kompetensi integritas dan kapasitas calon dan pemeriksaan terkait elektabilitas calon. Ya normal aja kalau pilkada. Tapi apa yang penting memenuhi syarat UU terlebih dahulu atau memenuhi syarat internal petunjuk organisasi partai,” tegas Johnny.
