Ketua Fraksi Partai NasDem Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Johnny G. Plate mengatakan haluan negara yang bertujuan demi konsistensi pembangunan ini juga terikat dengan masa jabatan eksekutif, mulai dari presiden, gubernur, bupati, hingga wali kota.
Ia menuturkan perubahan konstitusi tak bisa bisa dibahas secara sepotong-potong. “Konsistensi pembangunan juga terikat dengan eksekutifnya. Masa jabatan presiden juga berhubungan, nanti perlu didiskusikan semuanya,” kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2019.
Johnny mengklaim usulan pembahasan yang komprehensif itu muncul dari masyarakat. Ia menyebut ada masyarakat yang menyarankan agar masa jabatan presiden menjadi 1×8 tahun, 3×4 tahun, atau 3×5 tahun. Namun, Johnny tak menjelaskan masyarakat mana saja yang dia maksud.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem ini juga menyebut tak ada istilah amandemen terbatas. Dia menilai perubahan terhadap konstitusi harus menyeluruh dan relevan dengan kebutuhan Indonesia.
MPR periode 2014-2019 merekomendasikan amandemen UUD 1945 kepada penerusnya. Dalam pelbagai kesempatan, pimpinan MPR periode lalu mengklaim amandemen bersifat terbatas pada dikembalikannya haluan negara atau yang dulu dikenal dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
