Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno diingatkan untuk patuh terhadap arahan Presiden Joko Widodo.
Lebih tepat lagi untuk tidak merombak jabatan penting di BUMN sampai pelantikan Presiden pada Oktober nanti.
Hal itu disampaikan Anggota Fraksi Partai Nasdem, Hamdani di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (5/9).
Belakangan, Rini menjadi perhatian publik setelah merotasi sejumlah direksi BUMN.
Perbuatan Rini disebut sebagai upaya pembangkangan kepada Kepala Negara.
“Kalau arahan (Jokowi) sebelum pelantikan ini tidak boleh ada perubahan direksi itu berarti perintah kepala negara, bukan perintah sembarangan,” ujar Hamdani.
Dirinya diakui Hamdani merasa heran kenapa seorang menteri yang pada dasarnya bekerja membantu presiden kemudian tidak mematuhi perintah atasannya.
“Perintah kepala negara ini berlaku biasanya ke semua menteri, kaitannya BUMN kan dibawahnya Ibu Rini. Semestinya Ibu Rini mematuhi apa yang menjadi perintah dari bapak Presiden, itu wajib,” tegasnya.
Sementara terkait pergantian, Hamdani menyebut Presiden memiliki penilaian tersendiri tentang rekam jejak calon menteri yang akan dipakainya nanti.
