NasDem Inginkan Mentri BUMN Patuhi Perintah Presiden
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno diingatkan untuk patuh terhadap arahan Presiden Joko Widodo.
Lebih tepat lagi untuk tidak merombak jabatan penting di BUMN sampai pelantikan Presiden pada Oktober nanti.
Hal itu disampaikan Anggota Fraksi Partai Nasdem, Hamdani di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (5/9).
Belakangan, Rini menjadi perhatian publik setelah merotasi sejumlah direksi BUMN.
Perbuatan Rini disebut sebagai upaya pembangkangan kepada Kepala Negara.
“Kalau arahan (Jokowi) sebelum pelantikan ini tidak boleh ada perubahan direksi itu berarti perintah kepala negara, bukan perintah sembarangan,” ujar Hamdani.
Dirinya diakui Hamdani merasa heran kenapa seorang menteri yang pada dasarnya bekerja membantu presiden kemudian tidak mematuhi perintah atasannya.
“Perintah kepala negara ini berlaku biasanya ke semua menteri, kaitannya BUMN kan dibawahnya Ibu Rini. Semestinya Ibu Rini mematuhi apa yang menjadi perintah dari bapak Presiden, itu wajib,” tegasnya.
Sementara terkait pergantian, Hamdani menyebut Presiden memiliki penilaian tersendiri tentang rekam jejak calon menteri yang akan dipakainya nanti.
“Untuk kabinet yang akan datang adalah prerogatif presiden, kami di Nasdem tidak ikut mencampuri,” ujar Hamdani.
Soal Menteri Rini, lanjut Hamdani, Partai Nasdem hanya bisa berharap Presiden Jokowi dapat mempertimbangkan kinerja perusahaan pelat merah jika akan kembali ditunjuk sebagai menteri.
“Kita lihat banyak sekali BUMN-BUMN ini tidak mencapai target yang ditentukan, seperti (tidak mencapai) pendapatan yang besar,” tandasnya.
Diketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno sebelumnya memerintahkan sejumlah BUMN menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Hasilnya, terjadi perombakan direksi di perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut.
Diawali dengan pencopotan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Maryono. Selanjutnya hasil RUPSLB menunjuk Suprajarto yang sebelumnya menjabat Dirut BRI untuk menggantikan posisi Maryono.
Setelah pengumuman hasil RUPSLB tersebut, Suprajarto mengemukakan keengganannya memimpin BTN. Alhasil, terjadi kekosongan jabatan pada Dirut BTN maupun BRI, dan untuk sementara diisi Pelaksana Tugas (Plt).
Pun Di BNI juga alami perombakan. Dalam hasil RUPSLB, pemegang saham sepakat mencopot Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Jaringan Catur Budi Harto.
Untuk mengisi posisi tersebut, pemegang saham menunjuk Tambok P. Setyawati. Dia sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bisnis Konsumer BNI.
Pemegang saham sepakat menunjuk Ario Bimo menjadi Direktur Keuangan BNI.
Dia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Cabang Luar Negeri BNI Tokyo.
Rini juga merombak jajaran direksi dan komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN (PGAS). Danny Praditya dicopot dari jabatan Direktur Komersial PGN. Posisi tersebut digantikan oleh Dilo Seno Widagdo. Dilo sebelumnya menjabat sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi.
Posisi Dilo diisi oleh Redy Feryanto. Selain Danny, dalam rapat juga mencopot Said Reza Pahlevy dari jabatan Direktur Keuangan PGN. Posisinya digantikan oleh Arie Noebelta Kaban.
