“Untuk kabinet yang akan datang adalah prerogatif presiden, kami di Nasdem tidak ikut mencampuri,” ujar Hamdani.
Soal Menteri Rini, lanjut Hamdani, Partai Nasdem hanya bisa berharap Presiden Jokowi dapat mempertimbangkan kinerja perusahaan pelat merah jika akan kembali ditunjuk sebagai menteri.
“Kita lihat banyak sekali BUMN-BUMN ini tidak mencapai target yang ditentukan, seperti (tidak mencapai) pendapatan yang besar,” tandasnya.
Diketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno sebelumnya memerintahkan sejumlah BUMN menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Hasilnya, terjadi perombakan direksi di perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut.
Diawali dengan pencopotan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Maryono. Selanjutnya hasil RUPSLB menunjuk Suprajarto yang sebelumnya menjabat Dirut BRI untuk menggantikan posisi Maryono.
Setelah pengumuman hasil RUPSLB tersebut, Suprajarto mengemukakan keengganannya memimpin BTN. Alhasil, terjadi kekosongan jabatan pada Dirut BTN maupun BRI, dan untuk sementara diisi Pelaksana Tugas (Plt).
Pun Di BNI juga alami perombakan. Dalam hasil RUPSLB, pemegang saham sepakat mencopot Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Jaringan Catur Budi Harto.
