Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono setuju dengan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Gembong menyebutkan ada beberapa keuntungan dengan kepindahan ibu kota tersebut.
“Katakanlah ada perpindahan ibu kota ke Kalimantan, ada barang pusat yang bisa dikelola pemerintah daerah. Misalkan kayak pelabuhan. Itu mungkin bisa kita kelola sendiri oleh DKI. Misalnya Kemayoran. Itu kan saat ini masih dalam pengelolaan Setneg, mungkin hal-hal itu ke depan bisa dikelola oleh Pemprov DKI jakarta,” kata Gembong saat dimintai konfirmasi, Kamis (22/8/2019).
Gembong menyebut kepindahan ibu kota tidak akan mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta. Dia menjelaskan pusat ekonomi dan bisnis Indonesia tetap akan berada di Jakarta.
“Yang pindah kan hanya pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan pindah ke Kalimantan. Pusat bisnis kan tetap ada di Jakarta. Pusat wisata kan tetap ada di Jakarta. Jadi menurut kami, ketika ibu kota pindah ke Kalimantan. Jakarta tidak akan kehilangan rohnya,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri ATR Sofyan Djalil menyebut lokasi ibu kota baru Indonesia berada di Kaltim. Namun, Sofyan masih enggan menyebut secara spesifik kota mana yang menjadi ibu kota baru.
“Iya, Kaltim benar, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana yang belum,” kata Sofyan di Kemenko Perekonomian, Kamis (22/8).
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penentuan wilayah di Kaltim sebagai calon ibu kota negara masih menunggu beberapa kajian lagi.
“Masih tunggu satu, dua kajian,” kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8).
Jokowi mengatakan pemerintah akan mengumumkan segera setelah hasil beberapa kajian yang dimaksud telah selesai. Dia mengaku ada hasil kajian yang belum disampaikan kepadanya.
“Akan kita umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya,” jelasnya.
