Gugatan juga rencananya akan dilayangkan elemen masyarakat yang mengatasnamakan Komite Penegak Konstitusi. Mereka terdiri dari sejumlah tokoh masyarakat dan cendekiawan seperti Din Syamsuddin, Sri Edi Swasono, Azyumardi Azra, Faisal Basri, Didin Damanhuri, Muhammad Said Didu, Muhammad Fadhil Hasan, Widi Pratikto, Daniel Rasyid, Anthony Budiawan, dan Sabriati Aziz.
Sementara menanggapi hal itu, Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi, sebagai bagian dari partai koalisi meyakini bahwa pembahasan UU IKN di parlemen telah memenuhi prosedur. Dia membantah tudingan konspirasi jahat dalam pengesahan UU tersebut.
Lagi pula, dia yang karib disapa Awiek menilai dugaan konspirasi dalam penyusunan UU IKN tak akan dibahas oleh MK. Biasanya, kata dia, MK hanya akan memproses gugatan dalam hal formil dan materiil.
“Di MK itu biasanya mendalilkan apakah pasal itu bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. Nah, terkait dengan hal tersebut, kami meyakini pembahasan RUU IKN ini sudah melalui prosedur,” kata dia saat dihubungi.
Di sisi lain, Wakil Ketua Baleg DPR itu mengatakan, pihaknya siap menghadapi dalil para penggugat. Ia menegaskan DPR akan mempertahankan argumen bahwa UU IKN tak menyalahi prosedur.
