“Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini membuat para peserta menjadi paham Hukum Acara .Perselisihan Hasil Pemilihan Umum,” kata Alex.
Sementara itu Perwakilan dari PKS Sulawesi Tenggara, Jumrin menyebut, tim Hukum PKS Sulawesi Tenggara siap menghadapi berbagai kemungkinan terkait perselisihan hasil Pemilu di tahun 2024 mendatang.
“Kegiatan bimtek mengenai PHPU di MK sangat membantu tim advokasi teman teman Hukum di wilayah in sya Allah ke depan kami sudah siap mensukseskan maupun menghadapi persoalan hukum di 2024,” tutur Jumrin.
Pada penutupan Bimtek Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi bagi PKS dihadiri Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Zainuddin Paru dan Plt Kapusdik Pancasila dan Konstitusi Elisabeth.
