Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Tak masalah bila PKB ingin mengganti Nomenklatur Sekertaris Jendral Jadi Direktur Eksekutif.
“Tidak ada masalah. Terserah keputusan Muktamar PKB bagaimana strukturnya,” kata Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, Jumat (23/8/2019).
Fleksibilitas nomenklatur, tambah Yasonna, berlaku pula untuk posisi ketua umum partai politik. Contohnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggunakan terminologi ‘presiden’ untuk jabatan eksekutif tertinggi.
Dalam Kepmenkumham No. M.HH-08.AH.11.01/2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode Tahun 2014-2019 yang diteken Yasonna, PKB masih menggunakan nomenklatur sekretaris jenderal. Bersama dengan ketua umum dan bendahara umum, sekretaris jenderal menjadi pengurus inti DPP PKB.
Namun, Muktamar V PKB di Bali pada 20—22 Agustus 2019 mencuatkan wacana penggantian nama pos sekretaris jenderal menjadi direktur eksekutif.
Ketua Umum DPP PKB terpilih Muhaimin Iskandar beralasan posisi direktur eksekutif akan lebih berorientasi internal ketimbang sekretaris jenderal yang lebih politis.
