Dalam politik Indonesia, nomenklatur direktur eksekutif dipakai oleh Partai Demokrat sebagai salah satu organ DPP. Meski demikian, partai tersebut tetap memiliki pos sekretaris jenderal sebagai jabatan DPP tertinggi kedua setelah ketua umum.
Masa depan pos sekretaris jenderal usai Muktamar Bali menjadi kewenangan penuh Muhaimin. Pasalnya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut menjadi formatur atau mandataris tunggal untuk menentukan kepengurusan.
Selain kursi direktur eksekutif, Muhaimin juga mewacanakan pembentukan pos wakil ketua umum. Dalam kepengurusan periode 2014-2019, jabatan tersebut belum eksis.
Page 3 of 3
