PKB Tidak Keberatan Bila Gerindra dan Demokrat Bergabung Dalam Koalisi
Anggota Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq mengatakan Gerindra dan Demokrat harus memiliki visi yang sama dengan Jokowi-Ma’ruf dan tidak mengganggu upaya merealisasikan Nawacita jilid II dengan melakukan berbagai manuver.
Menurutnya, PKB tidak keberatan bila Gerindra dan Demokrat mau bergabung dalam koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf selama dua parpol tersebut mau bekerja untuk rakyat.
“Syaratnya harus sevisi dengan Jokowi-Ma’ruf, jadi jangan sampai kita yang sudah terus-terusan memenangkan pilpres kemarin janji-janji kepada rakyat Nawacita jilid II itu jangan sampai terganggu oleh manuver pribadi yang berbeda dengan Jokowi-Ma’ruf,” kata Maman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (11/10).
Lebih dari itu, Maman berharap PKB mendapatkan alokasi kursi menteri yang lebih banyak di periode kedua Jokowi ini dibandingkan periode 2014-2019 lalu.
Menurutnya, kursi menteri tambahan yang diharapkan PKB adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM).
“Kalau hari ini empat, ya nambah satulah jadi lima. Posnya mudah-mudahan sama dengan yang sekarang, tambahnnya (Menkop) UKM paling,” kata Maman.
Meski begitu, dia belum mengetahui komposisi menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf mendatang. Menurutnya, semua parpol masih terus berkomunikasi dan menyerahkan pemilihan menteri kepada Jokowi sebagai pemilik hak prerogatif.
“Kalau komposisinya belum ya karena kemarin misalnya di rapat kami di DPP (PKB), Cak Imin (Muhaimin Iskanda) bilang komunikasi terus dilakukan dan tentu semua partai akan menyerahkan semuanya kepada prerogatif presiden,” tutur Maman.
Terpisah, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan partainya membuka pintu bagi parpol di luar pendukung Jokowi-Ma’ruf untuk bergabung. Menurutnya, Indonesia sebagai negara yang besar harus dikelola secara bersama-sama.
“PDIP semangatnya adalah semangat gotong royong. Negara yang sangat besar ini harus dikelola secara bersama sehingga sikat kita membuka diri terhadap kerja sama itu,” tutur Basarah.
Namun begitu, dia menegaskan bahwa keputusan terkait langkah parpol di luar pendukung bergabung ke dalam koalisi berada di tangan Jokowi.
