Ketua bidang humas DPW PKS Jawa Barat, Imam Budi Hartono mengatakan DPP PKS membebaskan DPD dan DPW untuk berkoalisi dengan parta lain pada Pilkada serentak yang akan berlangsung tahun 2020 mendatang.
Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman saat rapat koordinasi wilayah (Rakorwil).
“Berdasarkan arahan dari Presiden PKS, bapak Sohibul Iman, kebijakan dasar dari DPP PKS adalah menyerahkan kepada masing-masing DPW dan DPD untuk berkoalisi dengan partai manapun,” kata IBH, Rabu (25/12).
Ketua Komisi IV DPRD Jabar ini melanjutkan, tidak ada instruksi dari pusat yang mengatakan tidak boleh berkoalisi dengan partai pemerintah atau sebaliknya. Bahkan, Presiden PKS mempersilahkan semuanya menyesuaikan dengan kondisi kebatinan masing-masing wilayah.
“Ini justru menjadi kekhasan politik di Indonesia,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, sambung IBH, Sohibul Iman menekankan jika kondisi politik di tingkat pusat bisa berbeda dengan yang terjadi di daerah. Selain itu tanpa membatasi koalisi dengan partai politik, PKS sedang menjalankan politik relaksasi dengan mengurangi ketegangan akibat dikotomi kutub pasca Pemilu dan Pilpres 2019.
