Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersikeras tetap berada di oposisi meskipun dukung Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet, menjadi ketua di MPR periode 2019 – 2024.
“Keputusannya masih yang lama. Yang lama itu PKS di luar pemerintahan,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid kepada wartawan, Jumat, 4 Oktober 2019.
PKS bakal menggelar rapat Majelis Syuro dalam waktu dekat. Hidayat meyakini hasil rapat juga tidak akan jauh berbeda dengan keputusan Majelis Syuro sebelumnya.
“Perkiraan saya Majelis Syuro yang baru akan menguatkan Majelis Syuro sebelumnya,” ucap Wakil Ketua MPR itu.
Menurut Hidayat, pertimbangam PKS tetap di luar pemerintahan cukup rasional. PKS bukan partai pemenang pemilihan presiden sehingga wajar berada di luar kabinet.
Alasan lain, PKS menilai dalam iklim demokrasi perlu ada mekanisme check n balances. “Kalau kemudian semua ada di kabinet, yang ngawal pemerintahan siapa?” ucap Hidayat.
Hidayat meyakini demokrasi bakal tercoreng bila tidak ada yang bertugas sebagai pengawas pemerintah. Hidayat yakin, oposisi juga jadi bagian penguat demokrasi.
“PKS jangan dicurigai macam-macam karena oposisi pun konstitusional, dia tidak melanggar Pancasila,” ujarnya.
Hidayat menjamin PKS tak bakal menjadi partai yang ‘asal beda’ dengan pemerintah. PKS janji menjadi oposisi yang konstruktif dan loyal.
“Dalam artian berpihak kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu melalui mekanisme kontrol yang kuat melalui oposisi yang ada di luar kabinet,” ujarnya.
PKS tak begitu ngotot dalam bursa kursi Ketua MPR periode 2019-2024. Fraksi PKS mendukung calon yang disodorkan Golkar yaitu Bambang Soesatyo. Padahal, Gerindra sebagai mitra koalisi PKS di Pilpres 2019 juga mengusung calon Ketua MPR Ahmad Muzani.
